Connect with us
Normalisasi Upah, Pemerintah Hanya Menaikkan UMP 2022 1,09%

Berita Spesial



Normalisasi Upah, Pemerintah Hanya Menaikkan UMP 2022 1,09%

Baca Berita Tentang Normalisasi Upah, Pemerintah Hanya Menaikkan UMP 2022 1,09% Disini!

Pemerintah, melalui Dewan Pengawasan Pengupahan telah menaikan Ump 2022 1,09% meski mendapat banyak penolakan, Dewan Pengawas Pengupahan menyatakan bahwa pemerintah sedang menormalisasi upah.

Ir. Joko Santoso, selaku Anggota Dewan Pengupahan Nasinonan / Depenas di jakarta menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengusahakan untuk menormalisasi agar upah minimum bisa berjalan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai safety net.

Joko Santoso, melanjutkan kalau Safety Net yang sedang dibangun ini bukan hanya untuk pekerja yang baru masuk, tapi juga pekerja dengan masa kerja yang lebih lama dari itu. Jadi menurut Joko safety net ini dimaksudkan untuk semua pekerja.

Safety Net yang baru diatur PP NO.36 Tahun 2021 dimaksudkan untuk melindungi para pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan agar tidak terkena jebakan dari upah murah.

Sebenarnya Upah Mininmum yang diatur dalam perundang-undangan merupakan upah yang seharusnya diberikan untuk para pekerja baru atau yang masa kerjanyanya dibawah 12 bulan. Namun pada prakteknya Upah Minimum seringkali disalah artikan menjadi Upah Efektif. Yang mengakibatkan, pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan juga diberikan Upah Minimum

Menurut Joko, para pekerja dengan masa kera diatas 12 bulan mendapatkan ubah dengan tolak ukur dari kinerja pekerja dan juga produktiftias perusahaan. Upah Minimum di indonesia menurutnya sudah terlalu tinggi.

Dan hanya terjadi di indonesia kondisi dimana Kaitz Index mencapai 1,1 (Satu koma satu). Yang jika melihat berdasarkan ILO, Kaitz Index seharusnya hanya berada di angka 0,4 – 0,6. Joko Santosa, jelas mengatakan bahwa upah minimum di indonesia sudah diatas median upah.

Akibat dari itu, menurut Joko Santoso ada dua resiko yang akan terjadi. Yang pertama pengusaha akan kesulitan untuk menaikan upah bagi para pekerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan. Yang kedua, menurutnya resiko yang akan terjadi adalah pengusaha tidak membayar upah sesuai dengan Upah Minimum.

Normalisasi upah ini, dianggap mampu mengamankan para pekerja dari jebakan upah murah. Karenanya, menurut Joko santoso semua pihak harus mulai fokus untuk menjalankan upah dengan basis produktifitas dan bukan lagi menggunakan upah minimum.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top